(Dinamika Fiqh) Bolehkah Menyampaikan Pendapat Lemah dalam Mazhab? Oleh Siapa?

 

Perbedaan pendapat yang terjadi dalam bidang fiqih merupakan suatu keniscayaan karena sebahagian besar hukum fiqh dibangun atas dasar dalil yang bersifat zanni dalalah (dalil yang masih memungkinkan untuk dipahami makna lain). Di samping itu, perbedaan cara pandang terhadap sebuah dalil dan tingkat kemampuan dalam menginterpretasinya juga melahirkan perbedaan yang banyak. Di antara sekian banyak pendapat yang lahir tersebut ada yang disematkan dengan (pendapat kuat) dan ada juga yang disematkan dengan (pendapat lemah). Menariknya, dalam banyak literasi fiqh khususnya dalam bab qadha' (peradilan) disampaikan tentang etika dalam memutuskan hukum harus berpedoman pada pendapat-pendapat kuat dalam mazhab. Sebagai contoh kutipan syekh Zainuddin Al-Malibari atas pernyataan imam Subki dalam kitab Fathul Mu'in.

قال السبكي وما خالف المذاهب الاربعة كالمخالف للإجماع (أو بمرجوح) من مذهبه فيظهر القاضي بطلان ما خالف ما ذكر وإن لم يرفع إليه بنحو نقضته أو أبطلته.

Imam Subki berkata: pendapat yang menyelisihi 4 mazhab maka seperti menyelisihi ijmak (konsesus). Begitu juga terhadap qhadi wajib mencabut sebuah keputusan yang berangkat dari pendapat lemah dalam mazhab melalui pernyataan tegas, “aku telah mencabut” atau “aku telah membatalkan keputusan tersebut.”

 

Dari sini dapat dipahami bahwa pendapat kuat sebagai pedoman putusan hukum dalam ranah peradilan merupakan undang-undang utama yang mengawal jalannya sidang. Di samping itu, juga banyak ditemukan pernyataan-pernyataan tegas bahwa pendapat lemah dalam mazhab hanya legal sebagai amaliah personal dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karna demikian, muncul sebuah pertanyaan sejauh mana kontribusi pendapat lemah dalam mazhab? Apakah tidak ada celah untuk disampaikan ke ranah publik.

 

Sayyid 'Alawi As Saqqaf dalam kitabnya Fawaidul Makkiyah menerangkan tentang klasifikasi para ulama dinilai dari kapasitas kemampuannya.

1. Mujtahid mutlak (ulama yang mampu menggali hukum langsung dari Al-Qur'an dan Hadist melalui undang-undang yang ia buat sendiri) ia beramal dengan pendapat yang ia analisa sendiri dan tidak boleh mengikuti orang lain.

 

2. Mujtahid muqayyad (ulama yang mengerti seluk beluk sebuah mazhab secara mendalam, mampu untuk menguatkan sebuah pendapat, juga mampu untuk melahirkan pendapat baru yang belum dicetus oleh imam mazhab berdasarkan undang-undang imam mazhab) ia boleh beramal dengan pendapat yang telah ia kuatkan karna kecenderungan terhadap dalil walau pendapat tersebut lemah di sisi imam mazhab.

 

3. Faqih dalam sebuah mazhab (mengenal pendapat kuat dan lemah dalam sebuah mazhab berbekal taklid semata. Ia tidak memiliki kapasitas untuk men-tarjih sebuah pendapat dalam mazhab, tidak mampu melahirkan satu hukum yang belum dicetus oleh imam mazhab) ia beramal dengan pendapat-pendapat kuat dalam mazhab.

 

Selanjutnya, klasifikasi para ulama dalam ranah qhada' dan fatwa. Hal ini dijelaskan dengan sistematis oleh Muhammad bin Umar Al Kaf dalam kitab Al Mu'tamad 'Inda As Syafi'iyah.

Qadhi

1.    Qadhi yang memiliki kapasitas untuk men-tarjih sebuah pendapat dalam mazhab dan mampu melahirkan pendapat baru yang belum dicetus oleh imam mazhab. Qhadi yang memenuhi kriteria ini boleh terhadapnya memutus hukum dengan pendapat yang menyelisihi pendapat kuat dalam mazhab dengan catatan pendapat tersebut yang ia rasa kuat.

Mengenai hal ini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi.

* Pendapat tersebut ia rasa kuat berdasarkan dalil yang baik.

* Jabatan qadhi yang diberikan tidak mengharuskan ia memutus hukum berdasarkan pendapat kuat dalam mazhab.

* Pendapat tersebut bukan pendapat syaz dalam mazhab.

Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kebijakan hukum yang telah ia ambil harus dibatalkan dan dicabut.

 

2.    Qhadi yang tidak memiliki kapasitas men-tarjih sebuah pendapat dalam mazhab. Qhadi yang seperti ini harus memutus hukum berdasarkan pendapat kuat dalam mazhab. Namun baginya boleh memutus hukum berdasarkan pendapat lemah dalam mazhab dengan catatan adanya kemaslahatan umum atau bila diperlukan.

 

Mufti

1.    Mufti yang memiliki kapasitas untuk men-tarjih sebuah pendapat dalam mazhab. Mufti yang memenuhi kriteria ini berfatwa dasar pendapat kuat dalam mazhab dan juga boleh berfatwa dengan pendapat yang menyelisihi pendapat kuat dalam mazhab dengan catatan ia menerangkan terhadap mustafti (orang yang meminta fatwa) bahwa pendapat tersebut lemah dalam mazhab.

 

2.    Mufti yang tidak memiliki kapasitas untuk men-tarjih sebuah pendapat dalam mazhab. Mufti yang seperti ini harus berfatwa dasar pendapat kuat dalam mazhab. Namun, terhadapnya boleh berfatwa dasar pendapat lemah bila adanya kemashlahatan umum atau bila diperlukan.

 

Sumber :

Sayyid 'Alawi As Saqqaf, Fawaidul Makkiyah, Hal 172, Cet Darul Faruq

Muhammad bin Umar Al Kaf, Al Mu'tamad 'Inda As Syafi'iyah, Hal 377